May 23, 2019
Nasional

Sukseskan "Program Besar" Kemendesa dan Pendamping Desa

Sukseskan

Dirjen PPMD Taufik Madjid membuka Workshop Penyusunan Roadmap TPP

JAKARTA (lampungadhigana.com) Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., menyampaikan beberapa pesan dan harapan saat mewakili Menteri Desa membuka Workshop Penyusunan Roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2/2019). Worskhop kali ini mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, serta tenaga ahli dan konsultan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia.

Di hadapan ratusan peserta workshop, Dirjen PPMD berharap agar hasil kajian Roadmap TPP yang dilakukan provinsi-provinsi dapat diintegrasikan menjadi satu. Taufik meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap tersebut dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional. Untuk diketahui, kajian roadmap tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing.

“Saat ini bukan lagi soal sudah apa belum kontribusi kita (pendamping, red). Pertanyaan sekarang adalah sudah sejauh mana kontribusi kita dalam program pendampingan?” kata Taufik.

Dirjen PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam “Program Besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, ouput yang dihasilkan wajib hukumnya memberi kontribusi yang sangat besar pula.

“Beri kontribusi terbaikmu,”ujarTaufik lantang dan disambut tepuk tangan semangat para peserta workshop.

Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari dana desa, Taufik menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Saat ini pencapaian hasil dana desa sangat menggembirakan. Tadi pagi (13 Februari 2019) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentu itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,” kata Taufik.

Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa semakin kuat.  Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.

“Jumlah tenaga pendamping desa 39 ribu secara nasional. Saya harap terus dijaga kinerja dan semangatnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ini.

Di akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi.

“Roadmap TPP 2020-2025 ini nanti juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,” jelas Taufik.

Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M. Fachri S.STP., M.Si., dalam laporan panitianya menginformasikan bahwa dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya. Masih 11 provinsi yang sedang menyelesaikan kajian roadmap. Jika tidak ada halangan, Bulan Mei 2019 nanti sudah finish kajiannya.

Fachri menyampaikan, kegiatan workshop diharapkan menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. Pertama; terlaksananya studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping. Ketiga; tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.

“Saat ini sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam memajukan dan memandirikan desa,” pungkas Fachri. (rls/aris/red)